Seandainya saya harus memilih antara kehidupan pemerintahan
tanpa surat kabar dengan adanya surat kabar tanpa pemerintahan,
saya—tidak ragu-ragu lagi–akan memilih yang terakhir;
ada surat kabar tanpa adanya
pemerintah” (Thomas Jefferson, mantan Presiden AS)

Ketika saya menjadi peserta dalam acara Konferensi dan Lokakarya Nasional Pendidikan Jurnalisme di Indonesia: Tantangan dan Kompetensi, di Yogyakarta beberapa waktu lalu, terungkap imbauan agar peserta ikut menolak revisi Undang-undang Pokok Pers No 40/1999 yang diusulkan pemerintah.
Sementara itu, dalam kunjungan kerja di harian Kompas beberapa waktu lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Mohammad Nuh, mengatakan revisi itu sifatnya penyempurnaan. Ia kemudian menegaskan, dalam konsep rancangannya tak ada pasal yang menyebut pemberedelan. Bahkan dikatakan lebih lanjut, freedom of the press menjadi kata kunci, tetapi dilengkapi tanggung jawab.

Baca lebih lengkap